Jasa Konsultan Pajak dan Accounting Services | Your Tax Solutions

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga atas Utang Pajak | PMK NOMOR 29/PMK.03/2015

penghapusan sanksi administrasiPenghapusan Sanksi Administrasi Bunga atas Utang Pajak | PMK NOMOR 29/PMK.03/2015. Kabar gembira diberikan oleh Menteri Keuangan bagi wajib pajak terutama wajib pajak yang masih memiliki utang pajak dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

PMK Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi mengatur beberapa hal sebagai berikut :

Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi. Utang Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak
b. terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Utang Pajak maka tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal surat pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Mengenai prosedur dan tata cara permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Utang Pajak dapat dipelajari dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

=====================================================================
Apabila Anda membutuhkan Jasa Konsultan Pajak, gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa kami. Kami sebagai penyedia Jasa Konsultan Pajak di Jakarta akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

SAMCO Jasa Konsultan Pajak Jakarta

Phone          : 0818625247
Mobile         : 081319863888
PIN BB        : 7D239344
Email           : setiawan@samcopajak.com | samco@samcopajak.com
Website       : www.samcopajak.com

Jasa Konsultan Pajak, Konsultan Pajak, Jasa Konsultan Pajak Jakarta, Konsultan Pajak Jakarta

Setiawan

View more posts from this author
3 thoughts on “Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga atas Utang Pajak | PMK NOMOR 29/PMK.03/2015
  1. Ira

    Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai peraturan untuk no 29/PMK.03/2015 :
    1. Peraturan tersebut itu berlaku sampai dengan kapan ?
    2. Apakah fasilitas dalam peraturan No. 29/PMK.03/2015 bisa dipakai apabila sudah diterbitkannya Surat Paksa dari KPP setempat ?karena STP beserta surat teguran nya tidak kami terima ( kemungkinan dikirimkan ke alamat lama )
    Terima Kasih

     
    Reply
    1. Setiawan

      Berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 karena peraturan ini hanya bisa dimanfaatkan sepanjang Wajib Pajak melunasi hutang pokok pajaknya sebelum tahun 2016.
      Sepanjang WP dapat melunasi pokok pajaknya sebelum 2016, walaupun sudah mendapat SP tetap masih dapat menggunakan fasilitas penghapusan sanksi dalam peraturan ini

       
      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *