Jasa Konsultan Pajak Handal dan Terpercaya | Your Tax Solutions

Pemeriksaan Pajak | Jangan Takut Diperiksa Pajak

pemeriksaan pajakApakah Anda cemas dan khawatir ketika akan menghadapi pemeriksaan pajak? Atau sudah pernah diperiksa dan mengalami pengalaman kurang enak saat diperiksa Pajak?

Takut, cemas dan khawatir akan menghadapi pemeriksaan pajak merupakan hal yang normal karena sebagian besar Wajib Pajak belum pernah diperiksa. Selain itu banyak berita negatif seputar pemeriksaan pajak baik melalui kabar dari mulut ke mulut maupun berita-berita di media massa. Hal inilah yang membuat sebagian besar Wajib Pajak memiliki perasaan kurang nyaman ketika harus berbicara tentang pemeriksaan pajak. Untuk menghindari perasaan tidak nyaman tersebut maka Wajib Pajak harus tau dan mengerti tentang Pemeriksaan Pajak. Apa itu pemeriksaan pajak dan bagaimana prosedurnya harus diketahui oleh Wajib Pajak.

Sejak tahun 1984 Indonesia mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system atau petugas pajak berwenang menetapkan besarnya pajak terutang menjadi self assessment system atau wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini mengandung konsekuensi adanya pengawasan melalui pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan.

UU memberi kewenangan kepada kantor pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak. Pengujian dilakukan untuk mengetahui mana WP yang sudah patuh dan yang belum patuh. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap mereka yang terindikasi tidak patuh, sehingga setelah diperiksa akan menjadi patuh.

Kebijakan Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan SE-15/PJ/2018 antara lain :

Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak :

a. Ruang lingkup pemeriksaan pajak merupakan cakupan jenis pajak yang diperiksa dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.

b. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi:

  • Pemeriksaan Satu Jenis Pajak (single tax) atau Beberapa Jenis Pajak, yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak selain PPh Tahunan Badan atau OP, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Contoh Pemeriksaan single tax adalah Pemeriksaan PPN Lebih Bayar Restitusi.
  • Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (all taxes), yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi seluruh jenis pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Dalam hal SPT Tahunan PPh Badan atau OP diperiksa maka ruang lingkup pemeriksaan dilakukan dengan cakupan seluruh jenis pajak.

Kriteria Pemeriksaan Pajak :

a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Khusus, meliputi:

  • Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (audit based on data), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
  • Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk-based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jenis Pemeriksaan Pajak :

a. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak atau tempat kedudukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk pemeriksaan PBB, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak

b. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP.

Apa Kriteria Wajib Pajak yang akan diperiksa?

Ada beberapa kriteria WP yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

1. Indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut sebagai tax gap.
Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesenjangan atau gap antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya.

Dalam mencari tahu profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan berbagai sumber, baik dari internal, eksternal, maupun pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur indikasi ketidakpatuhan WP menggunakan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis.

2. Indikasi modus ketidakpatuhan WP. Wujud modus ketidakpatuhan WP secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan cara-cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar.

3. Identifikasi nilai potensi pajak.
Kepala di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menetapkan prioritas bagi WP yang memiliki potensi pajak yang besar, di mana dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap.

Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari WP yang bersangkutan.

4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu.

Surat Edaran Nomor 15 ini juga mengamanatkan harus dibentuk Komite Pemeriksaan yang bertugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat. Sudah bukan zamannya lagi pemeriksaan pajak dilakukan tidak tepat sasaran dan mengabaikan prioritas serta tidak berasas keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh.

Jadi, Wajib Pajak tidak perlu khawatir atau takut menghadapi Pemeriksaan Pajak. Karena kebijakan Pemeriksaan Pajak disusun dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang diatur sesuai dengan UU. Selain itu prinsip keadilan juga harus dipegang teguh oleh DJP. Wajib Pajak yang patuh tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Apalagi jika sudah merasa menjalankan kewajiban pajak dengan baik dan benar.

Jikapun kemudian Wajib Pajak harus menghadapi Pemeriksaan Pajak dan merasa kurang percaya diri juga dilanda rasa khawatir hasilnya kurang baik, masih ada Jasa Konsultan Pajak yang selalu siap mendampingi maupun menjadi kuasa Wajib Pajak dalam rangka menghadapi proses Pemeriksaan Pajak.

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa pendampingan pemeriksaan pajak. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Terima kasih.

SAMCO Konsultan Pajak

Jl. Cianjur No 7 Menteng, Jakarta Pusat
Phone          : 0213911166
Mobile         : 081319863888
Email           : setiawan@samcopajak.com | samco.pajak@gmail.com
Website       : www.samcopajak.com

Setiawan

View more posts from this author