Jasa Konsultan Pajak dan Accounting Services | Your Tax Solutions

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PPN ( DPP Nilai Lain ) | PMK No. 56/PMK.03/2015

nilai lain sebagai dasar pengenaan pajakNilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP Nilai lain telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMK No. 56/PMK.03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/Pmk.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Adapun yang mendasari perubahan tersebut adalah :

  1. bahwa ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013;
  2. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata perlu mengubah ketentuan mengenai penggunaan nilai lain atas penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemerintah mengatur

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP Nilai Lain ) | PMK No. 56/PMK.03/2015

sebagai berikut :

  1. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  2. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
  4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
  6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
  7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
  8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
  9. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
  10. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
  11. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
  12. dihapus;
  13. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Selain itu juga diatur mengenai perlakuan pajak masukan yang diperoleh oleh PKP yang menggunakan DPP Nilai Lain atau Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut :

Pajak Masukan yang berhubungan dengan:

  1. penyerahan jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket;
  1. penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penjualan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang tidak didasari oleh perjanjian jasa perantara penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata;
  2. dihapus;
  3. penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi,

tidak dapat dikreditkan.

Demikian perubahan ketentuan tentang DPP Nilai Lain atau Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN yang telah diatur dalam PMK No. 56/PMK.03/2015.

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi Jasa Konsultan Pajak di Jakarta Selatan baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa SAMCO Jasa Konsultan Pajak di Jakarta. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

SAMCO Jasa Konsultan Pajak di Jakarta Selatan

Jl. Suryopranoto No. 2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 0818625247
Mobile         : 081319863888
PIN BB        : 7D239344
Email           : samco@samcopajak.com | samco.pajak@gmail.com
Website       : www.samcopajak.com

Jasa Konsultan Pajak, Jasa Konsultan Pajak Jakarta, Konsultan Pajak, Konsultan Pajak Jakarta

Setiawan

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *