Jasa Konsultan Pajak dan Accounting Services | Your Tax Solutions

Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Transaksi E-Commerce

Setelah kita memahami jenis-jenis atau model transaksi yang biasa terjadi di dunia E-Commerce maka selanjutnya dapat mempelajari kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi E-Commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam transaksi e-commerce terdiri atas :

a. Online Marketplace
Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada Penyelenggara Online Marketplace, maka Online Marketplace Merchant yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain;
b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Online Marketplace Merchant terdaftar.
2) Jasa perantara
Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi kepada Penyelenggara Online Marketplace, maka Online Marketplace Merchant yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa perantara;
b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Online Marketplace Merchant terdaftar.
3) Jasa lain
Dalam hal Penyelenggara Online Marketplace menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Online Marketplace yang merupakan:

a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Online Marketplace yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Online Marketplace terdaftar.
b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online Marketplace yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Penyelenggara Online Marketplace terdaftar.
4) Pembelian barang oleh Pembeli
Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pembeli dari Online Marketplace Merchant, maka Pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, wajib:

a) memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang;
b) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut ke kas Negara;
c) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
b. Classified Ads
Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada Penyelenggara Classified Ads, maka Pengiklan yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain;
b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Pengiklan terdaftar.
2) Jasa lain
Dalam hal Penyelenggara Classified Ads menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Classified Ads yang merupakan:

a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Classified Ads yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Classified Ads terdaftar.
b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Classified Ads yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Penyelenggara Classified Ads terdaftar.
3) Transaksi akibat penggunaan iklan oleh Pengguna Iklan Dalam hal Pengguna Iklan melakukan transaksi dengan Pengiklan yang mengakibatkan timbulnya penghasilan bagi Pengiklan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka Pengguna Iklan yang merupakan Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Pasal 21/22/23/26.
c. Daily Deals
Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada Penyelenggara Daily Deals, maka Merchant Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain;
b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily Deals terdaftar.
2) Jasa perantara
Atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi kepada Penyelenggara Daily Deals, maka Merchant Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

a) memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa perantara;
b) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/23/26 tersebut ke kas Negara;
c) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily Deals terdaftar.
3) Jasa lain
Dalam hal Penyelenggara Daily Deals menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Daily Deals yang merupakan:

a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Daily Deals terdaftar.
b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Daily Deals yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Penyelenggara Daily Deals terdaftar.
d. Online Retail
Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

1) Pembelian barang oleh Pembeli
Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pembeli dari Penyelenggara Online Retail, maka Pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, wajib:

a) memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang;
b) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut ke kas Negara;
c) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
2) Pembelian/penggunaan jasa oleh Pembeli Atas pembayaran imbalan jasa dari Pembeli kepada Penyelenggara Online Retail yang merupakan:

a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Pembeli yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Pembeli terdaftar.
3) Jasa lain
Dalam hal Penyelenggara Online Retail menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Situs Online Retail yang merupakan:

a) Wajib Pajak badan, bentuk usaha tetap, atau Wajib Pajak luar negeri, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut yang termasuk dalam jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23/26, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke KPP tempat Penyelenggara Online Retail terdaftar.
b) Wajib Pajak orang pribadi, atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa dari pihak lain tersebut, maka Penyelenggara Online Retail yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib:

(1) memotong PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa;
(2) menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut ke kas Negara;
(3) membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Penyelenggara Online Retail terdaftar.
e. Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Setiawan

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *