Jasa Konsultan Pajak dan Accounting Services | Your Tax Solutions

Faktur Pajak Elektronik | Tata Cara Menggunakan Faktur Pajak Elektronik ( e-Faktur )

faktur pajak elektronikFaktur Pajak Elektronik atau e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Penerapan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur akan diwajibkan untuk seluruh PKP yang terdaftar, namun saat ini baru beberapa PKP yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saja yang telah menggunakan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur. Bulan Juli 2015 direncanakan program ini akan diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Sedangkan pemberlakukan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

Bagaimana Cara Menggunakan Faktur Pajak Elektronik ( e-Faktur ) ?

Pengusaha Kena Pajak yang akan menggunakan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur diwajibkan memiliki sertifikat elektronik sebagai syarat untuk dapat menggunakan e-Faktur. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan. Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Nama Pengurus tersebut harus tercantum di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik. SPT Tahunan PPh Badan tersebut harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:

1) surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan

2) akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.

Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka:

Untuk PKP cabang:

1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.

2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

3) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

4) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

Untuk PKP berbentuk kerjasama operasi:

1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy akta kerja sama operasi tersebut.

2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

3) SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur dapat diinformasikan sebagai berikut:

  1. Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
  2. Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
  3. Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.

Dalam hal Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas, maka tampilannya dapat disesuaikan dengan ketentuan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur. Apabila Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka PKP baik yang menggunakan Jasa Konsultan Pajak maupun tidak harus segera mendapatkan aplikasi maupun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menggunakan Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur.

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi Jasa Konsultan Pajak di Jakarta Selatan baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa SAMCO Jasa Konsultan Pajak di Jakarta. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

SAMCO Jasa Konsultan Pajak di Jakarta Selatan

Jl. Suryopranoto No. 2 Harmoni Plaza Blok K/3 Utara. Jakarta Pusat

Phone          : 0818625247
Mobile         : 081319863888
PIN BB        : 7D239344
Email           : samco@samcopajak.com | samco.pajak@gmail.com
Website       : www.samcopajak.com

Jasa Konsultan Pajak, Jasa Konsultan Pajak Jakarta, Konsultan Pajak, Konsultan Pajak Jakarta

Setiawan

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *